·
>> Ngaji dikuburnya sendiri <<[FOTO]: Seorang Ulama Turki, Sayyidi Maula Hussein Sisemi sedang membaca al-Quran di liang lahat yang beliau persiapkan untuknya kelak.
Apa yang dilakukan oleh Sayyidi Maula Hussein Sisemi mengingatkan kita
pada sebuah kisah tentang Habib Musthofa al-Muhdhor 'alaihi
rohmatulloh...
Tatkala Habib Musthofa mendengar kisah Robiatul 'Adawiyah, seorang wali dan wanita sholehah yang menggali lubang kuburnya sendiri, lalu mengaji tiap hari di dalamnya hingga khotam sampai 7000x al-Quran,
Maka sejak mengetahui hikayat tersebut, Habib Musthofa tak mau kalah, beliau pun membaca al-Quran sampai khotam 8000x dalam lubang kuburnya sebelum beliau wafat,
Ketika ditanya, "mengapa kau sampai 8000 ya habib?".
Beliau menjawab, "bagaimana aku mau kalah dengan wanita, kalau wanita saja bisa 7000x, aku mesti lebih, maka ku khotamkan 8000x"
Subhanalloh!
Pesan al-Maghfurlah Habibana Munzir bin Fuad al-Musawa:
"Jangan lewatkan seharipun tanpa membaca Quran, jadikan ia bacaan yang paling disenangi. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal; cinta Alloh begitu besar pada pecinta al-Quran, dengan memahami atau tidak memahaminya"
Allohummaj'alnaa min ahlil Quran heart emotikon
(Ya AllAh, jadikanlah kami orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan alquran).
Tatkala Habib Musthofa mendengar kisah Robiatul 'Adawiyah, seorang wali dan wanita sholehah yang menggali lubang kuburnya sendiri, lalu mengaji tiap hari di dalamnya hingga khotam sampai 7000x al-Quran,
Maka sejak mengetahui hikayat tersebut, Habib Musthofa tak mau kalah, beliau pun membaca al-Quran sampai khotam 8000x dalam lubang kuburnya sebelum beliau wafat,
Ketika ditanya, "mengapa kau sampai 8000 ya habib?".
Beliau menjawab, "bagaimana aku mau kalah dengan wanita, kalau wanita saja bisa 7000x, aku mesti lebih, maka ku khotamkan 8000x"
Subhanalloh!
Pesan al-Maghfurlah Habibana Munzir bin Fuad al-Musawa:
"Jangan lewatkan seharipun tanpa membaca Quran, jadikan ia bacaan yang paling disenangi. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal; cinta Alloh begitu besar pada pecinta al-Quran, dengan memahami atau tidak memahaminya"
Allohummaj'alnaa min ahlil Quran heart emotikon
(Ya AllAh, jadikanlah kami orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan alquran).
Abu Tumin Blang Bladeh: Ingin Memperbaiki Daerah, Ulama Tidak Mesti Jadi Bupati
 |
| Abu H Muhammad Amin Blang Bladeh (Abu Tumin) |
Senin, 09 Mei 2016 21:57 WIB
129
0
Google +0
0
BIREUEN - Ulama kharismtaik Abu H Muhammad
Amin Blang Bladeh yang akrab disapa Abu Tumin mengaku terkejut mendengar
kabar adanya seorang ulama yang ingin mencaloankan diri jadi Bupati
Bireuen pada Pilkada 2017 mendatang.
Menurut Abu Tumin, untuk memperbaiki pemarintah daerah, seorang ulama tidak harus menjadi bupati. "Terus terang saya terkejut saat mengetahui ada seorang ulama di Bireuen yang maju di Pilkada mendatang. Bila niat ingin melakukan perubahan kepada masyarakat di daerah, tentu tidak harus menjadi seorang bupati," katanya kepada GoAceh.co, Senin (9/5/2016).
Dikatakan Abu Tumin, kalau sudah masuk ke birokrasi pemerintahan, seorang ulama akan memiliki beban besar saat mengambil keputusan dan kebijakan karena akan berdampak ke masyarakat secara luas.
"Untuk itu saya sangat berharap agar niat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Bireuen itu agar tidak dilanjutkan. Masyarakat selama ini telah menjadikan ulama sebagai pemimpin agama, jadi rujukan umat dalam berbagai aktifitas kehidupan," katanya.
Ditambahkannya, dalam pemerintahan Aceh sejak jaman dulu, ulama memiliki peran penting, tapi bukan sebagai pemimpin seperti gubernur atau bupati. Ulama jadi rujukan umat dalam menghadapi semua tantangan.
Dari pengalaman hidup, kata Abu Tumin, baik semasa penjajahan Belanda, Jepang hingga negeri ini merdeka, belum ada ulama yang berusaha untuk duduk di pemarintahan. Termasuk saat Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda.
“Pada hakikatnya, selama ini ulama adalah mitra kerja pemerintah Aceh. Merumuskan fatwa-fatwa hukum berkenaan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat dan sebaliknya pemerintah juga harus senergi dengan ulama,” katanya.
Disinggung tentang pilihannya untuk Bupati Bireuen mendatang, Abu Tumin mengaku secara pribadi dirinya tetap ingin agar Ruslan M Daud dipercayakan kembali untuk memimpin Bireuen.
“Saya pribadi mendukung bupati sekarang dan memberikan kepercayaan sekali lagi agar dapat memimpin Bireuen, sehingga pondasi yang telah terbangun, baik di daerah maupun pusat dapat dijajaki kembali dengan mudah,” katanya.
Terlepas dari berbagai persoalan selama ini, karena untuk mengubah sesuatu yang lebih baik terutama pembangunan dan berbagai hal di daerah, tentu butuh dukungan semua kalangan termasuk dari ulama sendiri, pangkasnya. (jon)
Menurut Abu Tumin, untuk memperbaiki pemarintah daerah, seorang ulama tidak harus menjadi bupati. "Terus terang saya terkejut saat mengetahui ada seorang ulama di Bireuen yang maju di Pilkada mendatang. Bila niat ingin melakukan perubahan kepada masyarakat di daerah, tentu tidak harus menjadi seorang bupati," katanya kepada GoAceh.co, Senin (9/5/2016).
Dikatakan Abu Tumin, kalau sudah masuk ke birokrasi pemerintahan, seorang ulama akan memiliki beban besar saat mengambil keputusan dan kebijakan karena akan berdampak ke masyarakat secara luas.
"Untuk itu saya sangat berharap agar niat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Bireuen itu agar tidak dilanjutkan. Masyarakat selama ini telah menjadikan ulama sebagai pemimpin agama, jadi rujukan umat dalam berbagai aktifitas kehidupan," katanya.
Ditambahkannya, dalam pemerintahan Aceh sejak jaman dulu, ulama memiliki peran penting, tapi bukan sebagai pemimpin seperti gubernur atau bupati. Ulama jadi rujukan umat dalam menghadapi semua tantangan.
Dari pengalaman hidup, kata Abu Tumin, baik semasa penjajahan Belanda, Jepang hingga negeri ini merdeka, belum ada ulama yang berusaha untuk duduk di pemarintahan. Termasuk saat Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda.
“Pada hakikatnya, selama ini ulama adalah mitra kerja pemerintah Aceh. Merumuskan fatwa-fatwa hukum berkenaan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat dan sebaliknya pemerintah juga harus senergi dengan ulama,” katanya.
Disinggung tentang pilihannya untuk Bupati Bireuen mendatang, Abu Tumin mengaku secara pribadi dirinya tetap ingin agar Ruslan M Daud dipercayakan kembali untuk memimpin Bireuen.
“Saya pribadi mendukung bupati sekarang dan memberikan kepercayaan sekali lagi agar dapat memimpin Bireuen, sehingga pondasi yang telah terbangun, baik di daerah maupun pusat dapat dijajaki kembali dengan mudah,” katanya.
Terlepas dari berbagai persoalan selama ini, karena untuk mengubah sesuatu yang lebih baik terutama pembangunan dan berbagai hal di daerah, tentu butuh dukungan semua kalangan termasuk dari ulama sendiri, pangkasnya. (jon)
Abu Tumin Blang Bladeh: Ingin Memperbaiki Daerah, Ulama Tidak Mesti Jadi Bupati
|
| Abu H Muhammad Amin Blang Bladeh (Abu Tumin) |
Senin, 09 Mei 2016 21:57 WIB
129
0
Google +0
0
BIREUEN - Ulama kharismtaik Abu H Muhammad
Amin Blang Bladeh yang akrab disapa Abu Tumin mengaku terkejut mendengar
kabar adanya seorang ulama yang ingin mencaloankan diri jadi Bupati
Bireuen pada Pilkada 2017 mendatang.
Menurut Abu Tumin, untuk memperbaiki pemarintah daerah, seorang ulama tidak harus menjadi bupati. "Terus terang saya terkejut saat mengetahui ada seorang ulama di Bireuen yang maju di Pilkada mendatang. Bila niat ingin melakukan perubahan kepada masyarakat di daerah, tentu tidak harus menjadi seorang bupati," katanya kepada GoAceh.co, Senin (9/5/2016).
Dikatakan Abu Tumin, kalau sudah masuk ke birokrasi pemerintahan, seorang ulama akan memiliki beban besar saat mengambil keputusan dan kebijakan karena akan berdampak ke masyarakat secara luas.
"Untuk itu saya sangat berharap agar niat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Bireuen itu agar tidak dilanjutkan. Masyarakat selama ini telah menjadikan ulama sebagai pemimpin agama, jadi rujukan umat dalam berbagai aktifitas kehidupan," katanya.
Ditambahkannya, dalam pemerintahan Aceh sejak jaman dulu, ulama memiliki peran penting, tapi bukan sebagai pemimpin seperti gubernur atau bupati. Ulama jadi rujukan umat dalam menghadapi semua tantangan.
Dari pengalaman hidup, kata Abu Tumin, baik semasa penjajahan Belanda, Jepang hingga negeri ini merdeka, belum ada ulama yang berusaha untuk duduk di pemarintahan. Termasuk saat Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda.
“Pada hakikatnya, selama ini ulama adalah mitra kerja pemerintah Aceh. Merumuskan fatwa-fatwa hukum berkenaan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat dan sebaliknya pemerintah juga harus senergi dengan ulama,” katanya.
Disinggung tentang pilihannya untuk Bupati Bireuen mendatang, Abu Tumin mengaku secara pribadi dirinya tetap ingin agar Ruslan M Daud dipercayakan kembali untuk memimpin Bireuen.
“Saya pribadi mendukung bupati sekarang dan memberikan kepercayaan sekali lagi agar dapat memimpin Bireuen, sehingga pondasi yang telah terbangun, baik di daerah maupun pusat dapat dijajaki kembali dengan mudah,” katanya.
Terlepas dari berbagai persoalan selama ini, karena untuk mengubah sesuatu yang lebih baik terutama pembangunan dan berbagai hal di daerah, tentu butuh dukungan semua kalangan termasuk dari ulama sendiri, pangkasnya. (jon)
Menurut Abu Tumin, untuk memperbaiki pemarintah daerah, seorang ulama tidak harus menjadi bupati. "Terus terang saya terkejut saat mengetahui ada seorang ulama di Bireuen yang maju di Pilkada mendatang. Bila niat ingin melakukan perubahan kepada masyarakat di daerah, tentu tidak harus menjadi seorang bupati," katanya kepada GoAceh.co, Senin (9/5/2016).
Dikatakan Abu Tumin, kalau sudah masuk ke birokrasi pemerintahan, seorang ulama akan memiliki beban besar saat mengambil keputusan dan kebijakan karena akan berdampak ke masyarakat secara luas.
"Untuk itu saya sangat berharap agar niat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Bireuen itu agar tidak dilanjutkan. Masyarakat selama ini telah menjadikan ulama sebagai pemimpin agama, jadi rujukan umat dalam berbagai aktifitas kehidupan," katanya.
Ditambahkannya, dalam pemerintahan Aceh sejak jaman dulu, ulama memiliki peran penting, tapi bukan sebagai pemimpin seperti gubernur atau bupati. Ulama jadi rujukan umat dalam menghadapi semua tantangan.
Dari pengalaman hidup, kata Abu Tumin, baik semasa penjajahan Belanda, Jepang hingga negeri ini merdeka, belum ada ulama yang berusaha untuk duduk di pemarintahan. Termasuk saat Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda.
“Pada hakikatnya, selama ini ulama adalah mitra kerja pemerintah Aceh. Merumuskan fatwa-fatwa hukum berkenaan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat dan sebaliknya pemerintah juga harus senergi dengan ulama,” katanya.
Disinggung tentang pilihannya untuk Bupati Bireuen mendatang, Abu Tumin mengaku secara pribadi dirinya tetap ingin agar Ruslan M Daud dipercayakan kembali untuk memimpin Bireuen.
“Saya pribadi mendukung bupati sekarang dan memberikan kepercayaan sekali lagi agar dapat memimpin Bireuen, sehingga pondasi yang telah terbangun, baik di daerah maupun pusat dapat dijajaki kembali dengan mudah,” katanya.
Terlepas dari berbagai persoalan selama ini, karena untuk mengubah sesuatu yang lebih baik terutama pembangunan dan berbagai hal di daerah, tentu butuh dukungan semua kalangan termasuk dari ulama sendiri, pangkasnya. (jon)
Abu Tumin Blang Bladeh: Ingin Memperbaiki Daerah, Ulama Tidak Mesti Jadi Bupati
|
| Abu H Muhammad Amin Blang Bladeh (Abu Tumin) |
Senin, 09 Mei 2016 21:57 WIB
129
0
Google +0
0
BIREUEN - Ulama kharismtaik Abu H Muhammad
Amin Blang Bladeh yang akrab disapa Abu Tumin mengaku terkejut mendengar
kabar adanya seorang ulama yang ingin mencaloankan diri jadi Bupati
Bireuen pada Pilkada 2017 mendatang.
Menurut Abu Tumin, untuk memperbaiki pemarintah daerah, seorang ulama tidak harus menjadi bupati. "Terus terang saya terkejut saat mengetahui ada seorang ulama di Bireuen yang maju di Pilkada mendatang. Bila niat ingin melakukan perubahan kepada masyarakat di daerah, tentu tidak harus menjadi seorang bupati," katanya kepada GoAceh.co, Senin (9/5/2016).
Dikatakan Abu Tumin, kalau sudah masuk ke birokrasi pemerintahan, seorang ulama akan memiliki beban besar saat mengambil keputusan dan kebijakan karena akan berdampak ke masyarakat secara luas.
"Untuk itu saya sangat berharap agar niat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Bireuen itu agar tidak dilanjutkan. Masyarakat selama ini telah menjadikan ulama sebagai pemimpin agama, jadi rujukan umat dalam berbagai aktifitas kehidupan," katanya.
Ditambahkannya, dalam pemerintahan Aceh sejak jaman dulu, ulama memiliki peran penting, tapi bukan sebagai pemimpin seperti gubernur atau bupati. Ulama jadi rujukan umat dalam menghadapi semua tantangan.
Dari pengalaman hidup, kata Abu Tumin, baik semasa penjajahan Belanda, Jepang hingga negeri ini merdeka, belum ada ulama yang berusaha untuk duduk di pemarintahan. Termasuk saat Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda.
“Pada hakikatnya, selama ini ulama adalah mitra kerja pemerintah Aceh. Merumuskan fatwa-fatwa hukum berkenaan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat dan sebaliknya pemerintah juga harus senergi dengan ulama,” katanya.
Disinggung tentang pilihannya untuk Bupati Bireuen mendatang, Abu Tumin mengaku secara pribadi dirinya tetap ingin agar Ruslan M Daud dipercayakan kembali untuk memimpin Bireuen.
“Saya pribadi mendukung bupati sekarang dan memberikan kepercayaan sekali lagi agar dapat memimpin Bireuen, sehingga pondasi yang telah terbangun, baik di daerah maupun pusat dapat dijajaki kembali dengan mudah,” katanya.
Terlepas dari berbagai persoalan selama ini, karena untuk mengubah sesuatu yang lebih baik terutama pembangunan dan berbagai hal di daerah, tentu butuh dukungan semua kalangan termasuk dari ulama sendiri, pangkasnya. (jon)
Menurut Abu Tumin, untuk memperbaiki pemarintah daerah, seorang ulama tidak harus menjadi bupati. "Terus terang saya terkejut saat mengetahui ada seorang ulama di Bireuen yang maju di Pilkada mendatang. Bila niat ingin melakukan perubahan kepada masyarakat di daerah, tentu tidak harus menjadi seorang bupati," katanya kepada GoAceh.co, Senin (9/5/2016).
Dikatakan Abu Tumin, kalau sudah masuk ke birokrasi pemerintahan, seorang ulama akan memiliki beban besar saat mengambil keputusan dan kebijakan karena akan berdampak ke masyarakat secara luas.
"Untuk itu saya sangat berharap agar niat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Bireuen itu agar tidak dilanjutkan. Masyarakat selama ini telah menjadikan ulama sebagai pemimpin agama, jadi rujukan umat dalam berbagai aktifitas kehidupan," katanya.
Ditambahkannya, dalam pemerintahan Aceh sejak jaman dulu, ulama memiliki peran penting, tapi bukan sebagai pemimpin seperti gubernur atau bupati. Ulama jadi rujukan umat dalam menghadapi semua tantangan.
Dari pengalaman hidup, kata Abu Tumin, baik semasa penjajahan Belanda, Jepang hingga negeri ini merdeka, belum ada ulama yang berusaha untuk duduk di pemarintahan. Termasuk saat Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda.
“Pada hakikatnya, selama ini ulama adalah mitra kerja pemerintah Aceh. Merumuskan fatwa-fatwa hukum berkenaan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat dan sebaliknya pemerintah juga harus senergi dengan ulama,” katanya.
Disinggung tentang pilihannya untuk Bupati Bireuen mendatang, Abu Tumin mengaku secara pribadi dirinya tetap ingin agar Ruslan M Daud dipercayakan kembali untuk memimpin Bireuen.
“Saya pribadi mendukung bupati sekarang dan memberikan kepercayaan sekali lagi agar dapat memimpin Bireuen, sehingga pondasi yang telah terbangun, baik di daerah maupun pusat dapat dijajaki kembali dengan mudah,” katanya.
Terlepas dari berbagai persoalan selama ini, karena untuk mengubah sesuatu yang lebih baik terutama pembangunan dan berbagai hal di daerah, tentu butuh dukungan semua kalangan termasuk dari ulama sendiri, pangkasnya. (jon)
Abu Tumin Blang Bladeh: Ingin Memperbaiki Daerah, Ulama Tidak Mesti Jadi Bupati
|
| Abu H Muhammad Amin Blang Bladeh (Abu Tumin) |
Senin, 09 Mei 2016 21:57 WIB
129
0
Google +0
0
BIREUEN - Ulama kharismtaik Abu H Muhammad
Amin Blang Bladeh yang akrab disapa Abu Tumin mengaku terkejut mendengar
kabar adanya seorang ulama yang ingin mencaloankan diri jadi Bupati
Bireuen pada Pilkada 2017 mendatang.
Menurut Abu Tumin, untuk memperbaiki pemarintah daerah, seorang ulama tidak harus menjadi bupati. "Terus terang saya terkejut saat mengetahui ada seorang ulama di Bireuen yang maju di Pilkada mendatang. Bila niat ingin melakukan perubahan kepada masyarakat di daerah, tentu tidak harus menjadi seorang bupati," katanya kepada GoAceh.co, Senin (9/5/2016).
Dikatakan Abu Tumin, kalau sudah masuk ke birokrasi pemerintahan, seorang ulama akan memiliki beban besar saat mengambil keputusan dan kebijakan karena akan berdampak ke masyarakat secara luas.
"Untuk itu saya sangat berharap agar niat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Bireuen itu agar tidak dilanjutkan. Masyarakat selama ini telah menjadikan ulama sebagai pemimpin agama, jadi rujukan umat dalam berbagai aktifitas kehidupan," katanya.
Ditambahkannya, dalam pemerintahan Aceh sejak jaman dulu, ulama memiliki peran penting, tapi bukan sebagai pemimpin seperti gubernur atau bupati. Ulama jadi rujukan umat dalam menghadapi semua tantangan.
Dari pengalaman hidup, kata Abu Tumin, baik semasa penjajahan Belanda, Jepang hingga negeri ini merdeka, belum ada ulama yang berusaha untuk duduk di pemarintahan. Termasuk saat Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda.
“Pada hakikatnya, selama ini ulama adalah mitra kerja pemerintah Aceh. Merumuskan fatwa-fatwa hukum berkenaan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat dan sebaliknya pemerintah juga harus senergi dengan ulama,” katanya.
Disinggung tentang pilihannya untuk Bupati Bireuen mendatang, Abu Tumin mengaku secara pribadi dirinya tetap ingin agar Ruslan M Daud dipercayakan kembali untuk memimpin Bireuen.
“Saya pribadi mendukung bupati sekarang dan memberikan kepercayaan sekali lagi agar dapat memimpin Bireuen, sehingga pondasi yang telah terbangun, baik di daerah maupun pusat dapat dijajaki kembali dengan mudah,” katanya.
Terlepas dari berbagai persoalan selama ini, karena untuk mengubah sesuatu yang lebih baik terutama pembangunan dan berbagai hal di daerah, tentu butuh dukungan semua kalangan termasuk dari ulama sendiri, pangkasnya. (jon)
Menurut Abu Tumin, untuk memperbaiki pemarintah daerah, seorang ulama tidak harus menjadi bupati. "Terus terang saya terkejut saat mengetahui ada seorang ulama di Bireuen yang maju di Pilkada mendatang. Bila niat ingin melakukan perubahan kepada masyarakat di daerah, tentu tidak harus menjadi seorang bupati," katanya kepada GoAceh.co, Senin (9/5/2016).
Dikatakan Abu Tumin, kalau sudah masuk ke birokrasi pemerintahan, seorang ulama akan memiliki beban besar saat mengambil keputusan dan kebijakan karena akan berdampak ke masyarakat secara luas.
"Untuk itu saya sangat berharap agar niat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Bireuen itu agar tidak dilanjutkan. Masyarakat selama ini telah menjadikan ulama sebagai pemimpin agama, jadi rujukan umat dalam berbagai aktifitas kehidupan," katanya.
Ditambahkannya, dalam pemerintahan Aceh sejak jaman dulu, ulama memiliki peran penting, tapi bukan sebagai pemimpin seperti gubernur atau bupati. Ulama jadi rujukan umat dalam menghadapi semua tantangan.
Dari pengalaman hidup, kata Abu Tumin, baik semasa penjajahan Belanda, Jepang hingga negeri ini merdeka, belum ada ulama yang berusaha untuk duduk di pemarintahan. Termasuk saat Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda.
“Pada hakikatnya, selama ini ulama adalah mitra kerja pemerintah Aceh. Merumuskan fatwa-fatwa hukum berkenaan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat dan sebaliknya pemerintah juga harus senergi dengan ulama,” katanya.
Disinggung tentang pilihannya untuk Bupati Bireuen mendatang, Abu Tumin mengaku secara pribadi dirinya tetap ingin agar Ruslan M Daud dipercayakan kembali untuk memimpin Bireuen.
“Saya pribadi mendukung bupati sekarang dan memberikan kepercayaan sekali lagi agar dapat memimpin Bireuen, sehingga pondasi yang telah terbangun, baik di daerah maupun pusat dapat dijajaki kembali dengan mudah,” katanya.
Terlepas dari berbagai persoalan selama ini, karena untuk mengubah sesuatu yang lebih baik terutama pembangunan dan berbagai hal di daerah, tentu butuh dukungan semua kalangan termasuk dari ulama sendiri, pangkasnya. (jon)
0 komentar:
Posting Komentar